Gentengisasi dan genosida hati nurani | Tebuireng Online – Erectial

Belakangan ini, Indonesia seakan terpaksa menjadi penonton dalam teater kolosal yang absurd. Di salah satu sudut, kami tertawa terbahak-bahak menyaksikan “Mens Rea”, Komedian Pandji Pragiwaksono mengajak penonton menertawakan diri sendiri, membedah niat di balik tindakannya dan menelaah keanehan negeri ini, tayangan komedi yang membedah “niat jahat” di balik kemunafikan sosial kita. Kita merasa cerdas karena mampu menertawakan diri sendiri melalui layar. Namun, di sudut sepi lainnya, bocah sepuluh tahun asal NTT memilih jalan paling ekstrem: ia mengakhiri hidupnya karena harga pulpen dan buku catatan sepuluh ribu rupee terlalu mahal untuk harga diri keluarganya.

Baca juga: Bolehkah Jihad Melawan dan Mengambil Alih Kekuasaan?

Tragedi ini bukan sekedar angka dalam statistik kemiskinan, namun merupakan proklamasi kegagalan etos republikanisme. Rocky Gerung menyebut pilihan anak laki-laki itu untuk bunuh diri sebagai “tindakan republikanisme radikal.” Bocah itu secara rasional memilih bunuh diri agar kehidupan ibu dan kelima adiknya bisa terus berjalan tanpa beban. Ini merupakan tamparan keras terhadap kewarasan kita sebagai sebuah bangsa. Dimana keadilannya, ketika seorang anak harus mati demi Rp. 10.000, sedangkan pada tahap kedua pemerintah menandatangani Piagam Perdamaian. Saat ini saya punya pertanyaan; Apakah para pemimpin kita lebih memikirkan negara lain daripada rakyat negaranya sendiri?

Absurditas ini semakin “berkarat” ketika pemerintah sibuk mencanangkan proyek “Gentengisasi”. Dia berambisi ingin semua atap seng di pelosok negeri diganti dengan genteng demi alasan estetika. Baginya, seng berkarat merupakan simbol kemunduran bangsa yang merusak pandangan wisatawan mancanegara. Namun mengapa kita begitu buta terhadap “kerusakan” yang lebih mematikan dalam sistem politik kita?

Selain itu, program Makanan Gratis Gizi (MBG) yang dicanangkan pemerintah telah “mengikis” dana pendidikan dan menyebabkan keracunan massal terhadap 16.000 anak selama tahun 2025. Sedangkan untuk keracunan makanan, proyek MBG ini juga membuka tabir gelap kepentingan rasial yang saling terkait. Investigasi ICW mengungkap potensi konflik kepentingan di 102 mitra pengelola yayasan MBG. Kita menyaksikan para penyewa berebut kue di dapur MBG, sementara di lapangan rakyat kecil terpaksa membayar harga yang sangat mahal untuk “estetika” ini.

Baca juga: Sistem Pemerintahan Menurut Ajaran Islam

Di Kabupaten Pati, masyarakat terpaksa menerima kenyataan pahit berupa lonjakan pajak bumi dan bangunan sebesar 300 persen—kebijakan yang dilakukan semata-mata untuk menutup defisit anggaran daerah akibat tergerusnya transfer dari pusat. Ketika masyarakat mengajukan keberatan terhadap beban yang tidak adil ini, tanggapan negara bukanlah evaluasi kebijakan, namun tindakan represif yang membungkam suara mereka.

Ironisnya, potret ketimpangan tidak berhenti sampai disitu saja. Di tengah kisruh kebijakan fiskal, guru honorer seperti Agustinus di Nusa Tenggara Timur harus bertahan hidup dengan gaji Rp221.000 per bulan, menjadi korban efisiensi anggaran yang salah arah. Saat ini, jargon “Indonesia Indah” terdengar nyaring sekaligus hampa: bagaimana impian keindahan bangsa bisa dijalin ke dalam perut kosong para pendidik, di balik ubin yang disebut indah?

Jika kita melihat kembali ajaran Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, hati nuraninya patut diganggu. Ia mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai benteng pertahanan mustadh’afin, bukan sebagai legitimasi kemewahan simbolis yang menutupi ketidakadilan. Bagi Kiai Hasyim, pena dan buku adalah jalan suci menuju pencerahan. Mengagung-agungkan penampilan luar demi enak dipandang, sementara mengabaikan hak paling dasar anak yatim atas pendidikan, adalah sebuah ketidakadilan yang mencolok. Gemerlapnya atap tidak akan berarti apa-apa jika tangisan lapar di bawah tidak terjawab.

Baca juga: Menjual Ekologi demi Sedikit Perekonomian

Jadi ketika konsepnya mens rea Dengan berargumentasi bahwa niat adalah inti dari setiap tindakan, maka pertanyaannya menjadi kritis: apa sebenarnya niat kita sebagai sebuah bangsa? Untuk membangun peradaban yang indah dipandang mata, atau peradaban yang benar-benar menghargai manusia?

KH. Hasyim Asy’ari mengingatkan bahwa ilmu dan kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa yang menjauhkan pemiliknya dari penderitaan orang lain. kamu Adabul ‘Alim wal Muta’allimIa menegaskan, ilmu tanpa budi pekerti dan kepedulian hanyalah kekosongan yang disamarkan sebagai gengsi. Saat ini, kekosongan itu terwujud dalam bentuk yang sederhana namun memilukan: pensil yang tidak dibeli. Jika kenyataan ini tidak lagi menggetarkan hati kita, maka yang sebenarnya sekarat bukan hanya masa depan anak-anak miskin saja, melainkan hati nurani suatu bangsa yang semakin kehilangan arah.

---

---

penulis: BA
Editor: Rara Zarary